NarasiPublik — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, menggelar pertemuan hangat bersama segenap pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Banggai di salah satu kafe di Kota Luwuk, Senin (7/7/2025).
Pertemuan ini menjadi ajang diskusi dan evaluasi bersama terkait penguatan tugas dan fungsi notaris di wilayah Banggai, khususnya dalam mendukung pelayanan hukum yang berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh notaris di Banggai atas kontribusi aktif dan dedikasi yang telah diberikan, khususnya dalam menyukseskan program strategis pemerintah seperti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Kami mengapresiasi semangat dan peran nyata para notaris di Banggai yang telah mendukung pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Ini adalah bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat struktur hukum dan ekonomi desa,” ujar Rakhmat.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dan kekompakan antara notaris dan pemerintah dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, kolaborasi yang erat dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan layanan hukum yang profesional dan terpercaya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap notaris harus senantiasa mengedepankan asas kehati-hatian, serta menjunjung tinggi sikap profesional dan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Banggai, Rusli Rahmad, yang menyambut baik ajakan Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung pembangunan hukum di daerah.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan notaris di Kabupaten Banggai semakin solid, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.