NarasiPublik - Jelang pelaksanaan verifikasi lapangan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anak Mandiri, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terus mematangkan berbagai persiapan, Sabtu (8/11/2025). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen LPKA Palu dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).
Kepala LPKA Palu menyampaikan bahwa pendirian PKBM Anak Mandiri merupakan upaya strategis untuk memastikan Anak Binaan tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak selama menjalani masa pembinaan. Melalui PKBM ini, LPKA Palu menargetkan terselenggaranya program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C dengan dukungan tenaga pendidik profesional serta kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nonformal.
“Kami ingin memastikan seluruh sarana, dokumen, dan administrasi pendukung sudah siap sebelum tim verifikasi lapangan dari Dinas Pendidikan datang. Pendirian PKBM Anak Mandiri, menjadi langkah penting untuk memperkuat pembinaan di bidang pendidikan, agar Anak-anak Binaan memiliki bekal akademik dan keterampilan yang mempuni saat kembali ke masyarakat,” ujar Welli.
Dalam proses persiapan, LPKA Palu melakukan wawancara tutor dan mempersiapkan sarana dan prasarana lainnya berdasarkan arahan dan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Palu serta instansi terkait di Kota Palu. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan pendirian PKBM Anak Mandiri terpenuhi dengan baik dari segi sarana prasarana, legalitas kelembagaan, maupun kesiapan tenaga pengajar.
Lebih lanjut, Welli pun menjelaskan, untuk buku-buku pembelajaran, selain tersedia di pojok baca, LPKA Palu akan menambah bahan ajar dan bahan bacaan di perpustakaan digital (E-Library). Langkah ini diambil agar wawasan anak dalam memperoleh bahan bacaan lebih banyak lagi sehingga mereka pun bisa lebih kreatif dan bertambah wawasannya. “Kami ingin menghadirkan lingkungan belajar yang mendorong anak untuk terus berproses dan berkembang. Melalui e-library, mereka bisa mengakses berbagai bahan bacaan edukatif dan inspiratif kapan pun dibutuhkan,” ungkapnya.
Kegiatan verifikasi lapangan nantinya akan menjadi penentu kelayakan pendirian PKBM Anak Mandiri di lingkungan LPKA Palu. Dengan hadirnya PKBM tersebut, diharapkan dapat terwujud sistem pembinaan terpadu yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek moral dan perilaku, tetapi juga pendidikan dan pengembangan potensi Anak Binaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng), Bagus Kurniawan, turut memberikan dukungan penuh terhadap langkah LPKA Palu tersebut. Beliau menilai bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membentuk kemandirian dan menurunkan risiko residivisme di kalangan Anak Binaan.
“Kami sangat mengapresiasi upaya LPKA Palu dalam memperhatikan hak pendidikan Anak Binaan melalui pendirian PKBM Anak Mandiri. Ini bukan sekadar lembaga pembinaan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum, namun menjadi wadah pendidikan yang dapat memasyarakatkan anak serta menumbuhkan harapan baru bagi mereka (Anak Binaan LPKA Palu) yang sedang berproses memperbaiki diri,” tutur Kakanwil Bagus.
Dengan semangat kolaborasi dan kesiapan yang matang, LPKA Palu optimistis bahwa verifikasi lapangan akan berjalan lancar dan PKBM Anak Mandiri dapat segera beroperasi sebagai wadah pendidikan yang memberdayakan Anak-anak Binaan menuju masa depan yang lebih baik.