TpA0TfOlGSG0GfO5BSMiTfA6BY==

Kemenkum Sulteng Kawal Harmonisasi Ranperbup Seleksi JPT Pratama

NarasiPublik - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis hukum. Melalui Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum Sulteng memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Banggai Laut tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif serta Perpanjangan Masa Jabatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kamis, (13/11/2025) di Aula Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng, Palu.

Ranperbup ini memiliki peran strategis dalam membangun sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sehingga proses pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Kegiatan harmonisasi dihadiri oleh jajaran pejabat dari Bidang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Proses pembahasan dilakukan secara mendalam untuk memastikan kesesuaian norma dan substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya regulasi yang mampu menjaga integritas dan profesionalitas ASN. “Ranperbup ini akan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan birokrasi yang terbuka dan berbasis kinerja. Harmonisasi dilakukan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan serta menjamin setiap proses seleksi jabatan berjalan objektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rakhmat menambahkan bahwa pembentukan peraturan seperti ini perlu mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum. “Kami tidak hanya memastikan kesesuaian secara hukum, tetapi juga mendorong agar regulasi ini menjadi instrumen nyata peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Melalui fasilitasi ini, Kemenkum Sulteng berharap Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mampu memperkuat sistem pembinaan karier pejabatnya, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip meritokrasi melalui instrumen hukum yang terarah dan harmonis.

Type above and press Enter to search.