NarasiPublik — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Produk Hukum Daerah sebagai langkah strategis memperkuat penataan regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, hadir memberikan arahan langsung.
Acara dibuka oleh Gubernur Sulteng Dr. Anwar Hafid, serta dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Dirjen PP Kemenkum Dhahana Putra, serta jajaran pejabat daerah.
Dalam pemaparannya, Supratman menekankan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait kualitas regulasi.
Ia menyoroti lima isu utama yang harus dibenahi daerah:
• perampingan kebijakan untuk menekan obesitas regulasi,
• penegasan hierarki peraturan,
• harmonisasi sesuai ketentuan UU 12/2011,
• evaluasi berkala,
• percepatan digitalisasi legislasi.
“Regulasi yang baik lahir dari proses yang terukur. Daerah harus memastikan setiap Raperda taat asas dan selaras dengan kebijakan nasional,” ungkapnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa Kanwil mendukung penuh implementasi standardisasi penyusunan regulasi melalui peningkatan kualitas analisis, harmonisasi, serta pemanfaatan sistem digital.
“Kami siap menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam menyempurnakan setiap proses legislasi. Pendampingan kami difokuskan pada ketepatan asas, relevansi substansi, dan kepatuhan terhadap metodologi pembentukan peraturan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa regulasi yang berkualitas memberi dampak signifikan pada investasi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Dirjen Otda dan Dirjen PP menekankan pentingnya integrasi sistem digital antara Kemenkum dan Kemendagri, penyelarasan kebijakan lintas sektor, serta penguatan monitoring terhadap regulasi daerah.
Rakor ini memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah di Sulteng untuk membangun ekosistem regulasi yang efektif, efisien, dan didukung teknologi. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.