NarasiPublik - Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mendapat dorongan besar untuk meningkatkan kapasitas tata kelola bantuan hukum melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulteng.
Kegiatan ini membuka ruang strategis bagi peningkatan peran daerah dalam menjalankan amanat penyelenggaraan layanan bantuan hukum secara profesional. Jum’at, (14/11/2025)
Dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, kegiatan ini mengurai berbagai hal teknis dan manajerial bagi pemda, mulai dari mekanisme pendirian, penyusunan standar layanan, hingga strategi keberlanjutan Posbankum. Rakhmat menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan Posbankum sangat bergantung pada kesiapan perangkat daerah memahami tugas serta fungsinya.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai dapat bergerak bersama. Setelah terbentuk, yang tidak kalah penting adalah memastikan keberlanjutannya melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkala,” tegas Rakhmat.
Ia menekankan bahwa peran pemda sebagai garda terdepan akan menentukan kualitas layanan bantuan hukum yang diterima masyarakat. Karena itu, sinergi antara dinas-dinas terkait, pemerintah desa, serta unit layanan hukum menjadi keharusan.
Kepala Divisi P3H, Sopian, menambahkan bahwa tata kelola Posbankum harus mengikuti standar nasional, termasuk sistem pelaporan yang akuntabel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penerapan standar yang konsisten akan menjaga kredibilitas Posbankum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum negara.
Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng membantu pemda membangun pemahaman yang komprehensif agar pengelolaan Posbankum dapat berjalan profesional. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dianggap krusial karena menjadi fondasi bagi keberhasilan penyediaan akses keadilan di tingkat akar rumput.
Kegiatan ini menandai langkah penting menuju konsolidasi tata kelola bantuan hukum di Kabupaten Banggai. Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen terus mendampingi pemda agar tercipta sistem layanan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.