NarasiPublik — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah kembali menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Donggala melalui harmonisasi satu rancangan regulasi tambahan yang memerlukan penajaman norma pada Kamis (27/11).
Pembahasan dipimpin Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan fokus pada penyelarasan substansi, penegasan kewenangan, dan konsistensi aturan dengan regulasi tingkat nasional.
Perangkat daerah memaparkan urgensi regulasi serta dampaknya terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala Kantor Wilayah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa setiap regulasi harus disusun secara terukur.
“Produk hukum daerah harus mampu menjadi instrumen yang memberikan kepastian dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertata,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan regulasi harus didasari kebutuhan masyarakat.
“Regulasi tidak hanya harus kuat secara teknis, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi publik. Harmonisasi memastikan kualitas itu terpenuhi,” tegasnya.
Dengan harmonisasi ini, pemerintah daerah diharapkan menghasilkan aturan yang lebih potensial, konsisten, dan efektif dalam pelaksanaannya.