NarasiPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Manajemen Kas Pemerintah Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Morowali, yang dilaksanakan pada Kamis (6/8/2026) di Ruang Garuda, Kanwil Kemenkum Sulteng.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan harmonisasi Pemerintah Kabupaten Morowali dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Sopian. Hadir dalam kegiatan tersebut tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng bersama perangkat daerah terkait guna membahas substansi rancangan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan norma terkait pengelolaan kas daerah agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan pengaturan yang disusun memiliki kepastian hukum sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, Dalam keterangannya menyampaikan bahwa regulasi pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Manajemen kas yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menegaskan pentingnya harmonisasi dalam menjaga kualitas produk hukum daerah.
“Melalui harmonisasi, setiap regulasi diharapkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara optimal,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.