NarasiPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendorong peningkatan akses dan literasi hukum bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu untuk membahas rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pos Bantuan Hukum (Posbankum), Senin (24/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tersebut menjadi bagian dari langkah awal membangun kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah dalam mendukung penguatan layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam pembahasan, Fakultas Hukum Untad menyampaikan rencana pelaksanaan KKN Tematik Posbankum yang akan melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung ke tengah masyarakat. Salah satu agenda utama yang dibahas yakni pemberian pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan di desa dan kelurahan.
Pembekalan tersebut dinilai penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai keberadaan Posbankum, mulai dari fungsi dan tugas hingga bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan akademik, tetapi juga mampu menjadi bagian dari upaya edukasi dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat menjadi kekuatan strategis dalam memperluas jangkauan edukasi hukum sekaligus memperkuat keberadaan Posbankum di tengah masyarakat.
“Kami menyambut baik rencana KKN Tematik Posbankum yang digagas Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kolaborasi ini bukan hanya memberikan pengalaman kepada mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang untuk menghadirkan edukasi dan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan, mahasiswa Fakultas Hukum memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam memberikan pemahaman dasar mengenai hukum kepada masyarakat. Karena itu, pembekalan sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan menjadi bagian penting agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Posbankum.
“Kami siap memberikan dukungan melalui pembekalan dan penguatan materi kepada mahasiswa. Harapannya, mereka dapat memahami secara baik bagaimana Posbankum bekerja, bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara tepat selama berada di desa dan kelurahan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Kantor Wilayah juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan materi dan koordinasi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan KKN Tematik Posbankum. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan pola kolaborasi yang memberikan manfaat bagi mahasiswa sekaligus masyarakat penerima layanan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum juga menyambut baik inisiatif Fakultas Hukum Untad dan menegaskan kesiapan jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memberikan penguatan terhadap mahasiswa yang akan mengikuti program tersebut.
Melalui KKN Tematik Posbankum, mahasiswa nantinya diharapkan dapat mengenal lebih dekat dinamika pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran mereka juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan fungsi Posbankum kepada masyarakat serta mendorong masyarakat memanfaatkan saluran bantuan dan informasi hukum yang tersedia.
Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Fakultas Hukum Untad sekaligus mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam membangun ekosistem layanan hukum yang inklusif. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki ruang strategis untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.
Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa penguatan akses hukum harus dilakukan melalui kerja bersama dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan hukum yang berdampak tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. KKN Tematik Posbankum ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut,” tegasnya.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Fakultas Hukum Untad akan melanjutkan koordinasi terkait teknis pelaksanaan program, termasuk pembekalan mahasiswa, penguatan materi Posbankum, serta dukungan selama mahasiswa menjalankan kegiatan di desa dan kelurahan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik di bidang hukum, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran serta akses hukum masyarakat.
Dengan sinergi tersebut, keberadaan Posbankum diharapkan semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu pintu awal untuk memperoleh informasi, konsultasi, maupun akses terhadap layanan bantuan hukum secara mudah dan dekat.