NarasiPublik – Komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sumber daya manusia yang unggul kembali ditegaskan melalui Forum Pertemuan Terbuka Seluruh Pegawai bersama Menteri Hukum Republik Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (31/7). Pengembangan kompetensi aparatur menjadi salah satu agenda utama yang mendapat perhatian khusus guna mempersiapkan organisasi menghadapi tantangan pelayanan hukum yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, Menteri Hukum menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan melalui perluasan akses pendidikan, pelatihan, serta beasiswa bagi seluruh pegawai. Program tersebut tidak hanya difokuskan pada bidang ilmu hukum, tetapi juga diarahkan pada berbagai disiplin ilmu lain yang mendukung transformasi organisasi.
Menteri menjelaskan bahwa kebutuhan organisasi di masa depan membutuhkan aparatur dengan kompetensi multidisiplin, termasuk teknologi informasi, manajemen, ekonomi, fisika, kimia hingga biologi. Oleh karena itu, peluang beasiswa akan terus diperluas melalui dukungan anggaran pemerintah maupun kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor perbankan.
Selain itu, Kementerian Hukum juga akan memfasilitasi pelaksanaan tes TOEFL maupun IELTS bagi pegawai sebagai salah satu bentuk dukungan dalam mempersiapkan studi lanjut, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing aparatur sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum turut menyampaikan bahwa kerja sama penyelenggaraan beasiswa telah dilakukan bersama Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta akan diperluas dengan berbagai perguruan tinggi lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyambut baik komitmen tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang profesional.
"Pengembangan kompetensi merupakan investasi terbaik bagi organisasi. Kami mendorong seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan setiap peluang peningkatan kapasitas, karena kualitas pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Arahan Menteri Hukum menjadi motivasi bagi kami untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan zaman," ungkap Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi tidak hanya berdampak pada karier pegawai, tetapi juga akan memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, meningkatkan inovasi, serta mendukung percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan Kementerian Hukum.
Melalui kebijakan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis akan lahir semakin banyak aparatur yang memiliki kompetensi unggul, mampu menjawab tantangan pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya organisasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi sesuai arah pembangunan Kementerian Hukum Republik Indonesia.