Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Koordinasi Penyelesaian 270 Sertifikat Tanah di Tojo
NarasiPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah, Senin (5/10/2026), sebagai tindak lanjut laporan Ahmad Alhabsyie terkait penarikan 270 sertifikat tanah di Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una.
Audiensi tersebut dilakukan untuk memperoleh klarifikasi mengenai status sertifikat, kondisi bidang tanah, serta keterkaitannya dengan status dan batas kawasan hutan. Dalam pembahasan terungkap perlunya sinkronisasi antara data pertanahan, batas kawasan hutan, tata ruang, dan kondisi fisik tanah yang sebagian masih dikuasai serta dimanfaatkan masyarakat.
Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah juga menyampaikan sejumlah alternatif yang dapat dikaji, antara lain penyesuaian tata ruang sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten serta usulan pelepasan bidang tanah yang memenuhi persyaratan dari kawasan hutan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi agar setiap langkah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas.
“Yang terpenting adalah memastikan persoalan ini ditelaah secara objektif dan komprehensif. Kita perlu menyinkronkan data pertanahan, status kawasan hutan, tata ruang, serta kondisi masyarakat agar dapat ditemukan solusi yang memberikan kepastian hukum,” ujar Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mengawal proses koordinasi dan telaah hukum sesuai kewenangan.
“Kami akan menindaklanjuti hasil audiensi ini melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Setiap alternatif penyelesaian harus ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” tambahnya.
Hasil audiensi selanjutnya menjadi bahan telaah dan koordinasi lebih lanjut sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian yang tepat, terukur, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
