Komitmen Transformasi Kemenimipas dalam Mewujudkan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas
NarasiPublik – Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat penegakan hukum, serta mewujudkan pembinaan warga binaan yang lebih produktif dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Komitmen tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diikuti jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan secara virtual, Senin (16/11). Kegiatan yang berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, mengangkat tema “Menguatkan Fondasi, Mengakselerasi Kinerja, Menghadirkan Dampak Nyata melalui Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, M. Maulana Bungaran, yang hadir mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, menegaskan bahwa pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pemenuhan hak masyarakat dan warga binaan.
“Keberhasilan yang sesungguhnya harus tercermin dari perubahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta semakin efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian,” tegas M. Maulana Bungaran dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam kesempatan yang sama, dipaparkan pula buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merekam perjalanan pembentukan kementerian, pelaksanaan program, capaian kinerja, hingga arah pengembangan organisasi ke depan.
Di bidang pemasyarakatan, transformasi diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan warga binaan, mulai dari penguatan keamanan dan pemberantasan peredaran narkoba, penanganan overcapacity dan overcrowding, kemandirian pangan, pembangunan dapur sehat, pemasaran produk hasil karya warga binaan melalui koperasi dan UMKM, hingga pendidikan dan peningkatan keterampilan.
FGD juga menghadirkan lima penanggap dari unsur pemerintah, legislatif, dan akademisi, yakni Plt. Kepala Staf Kepresidenan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, perwakilan Komisi XIII DPR RI, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, serta akademisi dan pakar administrasi publik. Berbagai pandangan yang disampaikan diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan keberlanjutan transformasi Kemenimipas.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Bagus Kurniawan, menyambut positif pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi pengingat sekaligus penguatan bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk tidak berhenti pada perubahan kelembagaan, tetapi terus menerjemahkannya menjadi peningkatan kinerja dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Transformasi Kemenimipas harus diwujudkan melalui kerja nyata di setiap satuan kerja. Kami di Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, memperkuat keamanan dan ketertiban, mengembangkan program kemandirian, serta memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat, baik bagi warga binaan maupun masyarakat,” ungkap Bagus Kurniawan.
Melalui forum ini, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah dengan arah kebijakan kementerian. Transformasi diharapkan tidak hanya menjadi perubahan dalam tata kelola organisasi, tetapi juga menghadirkan pemasyarakatan yang semakin profesional, produktif, dan humanis, sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.
