Narasipublik - Kegiatan pembukaan Panel Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 berlangsung meriah di Hotel Aryaduta, Bandung. Acara ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, dan Kepala Divisi Administrasi, Raymond JHT Takasenseran.
Dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Kemenkumham mengungkapkan bahwa panel hasil evaluasi merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan kementerian telah melaksanakan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan membangun zona integritas.
"Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan HAM, ada beberapa core layanan utama yang harus diperkuat dalam pembangunan zona integritas, yaitu layanan pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan HAM, hak kekayaan intelektual, hingga pendidikan," terang Inspektur Jenderal Reynhard.
Reynhard menambahkan bahwa pada tahun 2024 ini, dari total 784 satuan kerja yang ikut serta, telah tersaring 306 satuan kerja yang diusulkan oleh unit Eselon I Pembina kepada Tim Penilai Internal (TPI). Proses seleksi ini mencerminkan komitmen Kemenkumham untuk memastikan bahwa hanya satuan kerja dengan kesiapan dan dedikasi tinggi yang dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju WBK dan WBBM.
"Dukungan penuh dari seluruh jajaran Kemenkumham serta semangat reformasi birokrasi yang terus menguat menjadi modal utama untuk mencapai target-target yang lebih menantang di tahun mendatang," pesan Reynhard.
Kegiatan ini berlangsung sejak 19 Mei hingga 23 Mei 2024 dengan tujuan untuk melakukan penilaian ulang terhadap satuan kerja yang diusulkan oleh TPI ke Panel TPI. Harapannya, satuan kerja yang berpredikat menuju WBK dan WBBM dapat diusulkan ke TPN Menpan RB untuk mendapatkan pengakuan resmi.
Kehadiran Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dan Kepala Divisi Administrasi, Raymond JHT Takasenseran, dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dari Kemenkumham Sulteng dalam mendukung penuh upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham.
"Acara ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen terhadap integritas dan reformasi birokrasi. Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi merupakan upaya nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Hermansyah.
Komentar0