Harmonisasi Hukum, Fondasi Regulasi Berkualitas di Sulteng

NarasiPublik – Harmonisasi hukum kembali menjadi jurus jitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) dalam mendukung lahirnya regulasi daerah yang berkualitas. Hal ini ditunjukkan melalui fasilitasi harmonisasi dua rancangan peraturan bupati Kabupaten Sigi yang digelar Senin (22/9/2025) di Palu.

 Kegiatan ini membahas Raperbup tentang Pelaksanaan Program Sigi Masagena serta Raperbup tentang Bantuan Rekonstruksi Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Alam dan Kebakaran. Kedua rancangan tersebut dinilai strategis karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan dan perlindungan warga terdampak bencana.

 Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa harmonisasi adalah langkah penting untuk memastikan regulasi daerah tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga implementatif.

“Harmonisasi bukan sekadar penyelarasan norma, melainkan strategi agar setiap aturan dapat dioperasionalkan dengan baik. Regulasi yang lahir dari proses harmonisasi akan memiliki kepastian hukum, konsistensi, serta menjawab tantangan pembangunan daerah,” jelasnya.

 Rakhmat Renaldy menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendampingi setiap pemerintah daerah dalam melahirkan produk hukum yang responsif. “Kami memastikan regulasi tidak tumpang tindih, selaras dengan peraturan pusat, dan memberikan manfaat nyata. Kehadiran regulasi berkualitas akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.

 Dalam forum tersebut, tim perancang memberikan masukan teknis dan substansial guna menyempurnakan setiap pasal. Diskusi yang berlangsung mencakup tata urutan peraturan, sinkronisasi dengan regulasi pusat, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

 Dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini, kedua rancangan diharapkan segera difinalisasi menjadi peraturan sah. Lebih jauh, kegiatan ini memperlihatkan peran penting harmonisasi hukum sebagai fondasi dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.