NarasiPublik — Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 resmi dibuka dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi serta arah kebijakan Kementerian Hukum ke depan. Kegiatan berskala nasional tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin, (15/12/2025), dan dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, didampingi Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) hadir secara langsung dalam kegiatan ini, diwakili oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, serta tim kerja dukungan manajemen. Kehadiran tersebut mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung penguatan tata kelola kinerja, evaluasi capaian program, serta penajaman strategi pelayanan hukum di daerah.
Dalam arahannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, mulai dari unit kerja Eselon I, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, BPSDM, BSK, BPHN, hingga seluruh Kantor Wilayah di Indonesia. Menurutnya, berbagai capaian dan prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif dan kolaboratif seluruh elemen organisasi.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), sejalan dengan praktik negara-negara maju yang telah mengalokasikan anggaran khusus, dengan nilai mencapai kurang lebih Rp10 triliun. Ia secara khusus meminta jajaran di wilayah untuk meningkatkan perlindungan KI, terutama pada sektor Indikasi Geografis, yang memiliki dampak langsung terhadap penguatan ekonomi daerah. Bahkan, pada akhir November 2025, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dunia dalam perlindungan Indikasi Geografis.
Selain itu, pengelolaan royalti musik juga menjadi perhatian utama. Seluruh industri musik nasional disebut memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menata sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan dan berkeadilan. Transformasi digital turut ditegaskan sebagai fondasi penting dalam modernisasi layanan dan peningkatan kinerja Kementerian Hukum.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi atas keberhasilan jajarannya yang telah mengawal program prioritas Presiden, salah satunya pembentuka koperasi merah putih, hingga pembentukan pos bantuan hukum yang melampaui target hingga 1000% dari target awal 7.000, saat ini terealisasi 78.000 di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy menegaskan komitmen jajarannya untuk menerjemahkan arahan pimpinan pusat secara konkret di daerah. “Rapat koordinasi ini menjadi refleksi sekaligus penguatan komitmen kami di Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam perlindungan Kekayaan Intelektual dan penguatan Indikasi Geografis sebagai potensi unggulan daerah,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta masyarakat hukum adat agar perlindungan KI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata. “Capaian nasional, termasuk peringkat dunia dalam Indikasi Geografis, harus menjadi motivasi bagi daerah untuk berkontribusi lebih besar. Kami siap mendukung transformasi digital dan pembenahan tata kelola layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Rakhmat Renaldy.
Melalui rapat koordinasi dan refleksi akhir tahun ini, Kementerian Hukum menegaskan langkah strategis menuju kinerja yang semakin adaptif, inovatif, dan berdaya saing, dengan Kantor Wilayah sebagai ujung tombak pelayanan hukum di seluruh Indonesia.