NarasiPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus menguatkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan Perseroan Perorangan sebagai bagian dari upaya mendorong akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Layanan Perseroan Perorangan untuk Mendapatkan Bantuan Pembiayaan dan Program Fasilitasi Pembiayaan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (4/12/2025).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, sektor perbankan, serta perwakilan pelaku usaha, untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem Perseroan Perorangan di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan di daerah.
Dalam pemaparan pertama, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil., menekankan pentingnya optimalisasi layanan Perseroan Perorangan untuk mendukung program fasilitasi pembiayaan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa penyempurnaan ekosistem layanan digital terus dilakukan agar semakin adaptif dan mudah diakses oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
Selain itu, peningkatan literasi hukum dan pendampingan kepada pelaku usaha dinilai menjadi kunci agar mereka mampu memanfaatkan berbagai skema pembiayaan secara efektif dan berkelanjutan.
Pemaparan kedua disampaikan oleh R.M. Tedy Alauddin, S.Si., M.M., yang menyampaikan perspektif pelaku usaha mikro dan kecil mengenai manfaat status Perseroan Perorangan. Menurutnya, badan usaha dengan status Perseroan Perorangan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari lembaga pembiayaan. Namun, ia juga mengungkapkan masih adanya kendala yang kerap dihadapi UMKM dalam pengajuan kredit, mulai dari keterbatasan pemahaman regulasi hingga kesiapan administrasi usaha.
Sementara itu, Kepala Divisi Program Bisnis PT BNI, I Nyoman Astiawan, memaparkan skema pembiayaan yang tersedia khusus bagi Perseroan Perorangan. Ia menjelaskan secara rinci persyaratan kredit, mekanisme penilaian kelayakan, serta tahapan yang harus dipenuhi agar pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan produktif. Ia juga menegaskan komitmen BNI sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pembiayaan UMKM secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Arahan strategis disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal AHU, Dr. Widodo, S.H., M.H. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih intens antara Ditjen AHU, Himbara, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Selain itu, peningkatan kualitas data Perseroan Perorangan menjadi perhatian utama sebagai dasar penilaian kelayakan oleh lembaga pembiayaan. Dirjen AHU juga menegaskan pentingnya penguatan peran Kanwil dalam sosialisasi kepada masyarakat serta percepatan penyempurnaan layanan digital agar semakin mudah digunakan, responsif, dan aman.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini dan menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung penuh penguatan layanan Perseroan Perorangan di Sulawesi Tengah.
“Perseroan Perorangan adalah terobosan besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kanwil Kemenkum Sulteng siap mengawal optimalisasi layanan ini, termasuk memperkuat sosialisasi dan membangun sinergi dengan perbankan serta pemerintah daerah agar akses pembiayaan UMKM semakin terbuka luas,” ujar Rakhmat Renaldy.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng melalui Divisi Pelayanan Hukum akan melakukan koordinasi lanjutan dengan dinas terkait serta lembaga perbankan di daerah guna mendorong pemanfaatan Perseroan Perorangan sebagai pintu masuk pembiayaan produktif bagi UMKM. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.