NarasiPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2025 sebagai langkah memperkuat kualitas layanan dan memperluas perlindungan KI di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Sulteng, Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Aida Julpha Tangkere.
Rapat Monev ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku seni, hingga lembaga riset. Kehadiran lintas sektor ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pengembangan riset, inovasi, UMKM, budaya, serta sektor kreatif di Sulawesi Tengah.
Dalam paparannya, Aida Julpha Tangkere menyampaikan sejumlah data layanan KI per 8 Desember 2025 yang menunjukkan tren positif di berbagai sentra KI. Berdasarkan materi Monitoring dan Evaluasi, sejumlah capaian penting diantaranya:
• Permohonan Hak Cipta dari beberapa sentra KI mengalami peningkatan signifikan, dengan Sentra KI Universitas Tadulako mencatat lebih dari 70 permohonan, UIN Datokarama sebanyak 19, dan Universitas Muhammadiyah Palu mencapai 120 permohonan .
• Pada jenis paten, permohonan tercatat masih terbatas namun menunjukkan progres, di mana SENTRA KI UNTAD dan Universitas Alkhairaat masing-masing mencatat 2 permohonan, sedangkan Unismuh Palu mencatat 1 permohonan .
• Tren umum permohonan merek, cipta, paten, dan desain industri tahun 2020–2025 juga menjadi bahan analisis penting dalam Monev untuk memperkuat strategi layanan KI ke depan .
Aida menegaskan bahwa Monev ini bukan sekadar forum laporan, tetapi forum penguatan kolaborasi: “Kami berharap dukungan seluruh mitra agar layanan KI terus meningkat kualitasnya, sehingga karya kreatif dan inovasi masyarakat Sulawesi Tengah memiliki perlindungan hukum yang memadai.” Selasa, (9/12/2025).
Ditempat berbeda, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa layanan KI merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif daerah.
“Sulawesi Tengah memiliki potensi besar di bidang riset, budaya, seni, hingga UMKM. Namun potensi itu harus dilindungi. Layanan kekayaan intelektual adalah fondasi agar inovasi kita tidak hanya dikenal, tetapi juga aman secara hukum,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia juga menekankan bahwa optimalisasi layanan KI merupakan tugas strategis yang sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Hukum, terutama dalam memperkuat kepastian hukum dan daya saing daerah.
“Kami berkomitmen memastikan layanan KI di Kanwil Kemenkum Sulteng berjalan cepat, transparan, dan adaptif. Melalui Monev ini, kami ingin melihat apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus ditingkatkan bersama,” tambah Rakhmat Renaldy.
Rapat Monev ini dihadiri oleh 21 instansi, mulai dari perangkat daerah (BRIDA, Bappeda, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan), perguruan tinggi (UNTAD, UIN Datokarama, Unismuh Palu, Unisa, dll), hingga komunitas seni seperti PAPPRI dan LMK Tradisi.
Keterlibatan luas tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan KI kini menjadi kebutuhan bersama. Lembaga pendidikan dan riset membutuhkan paten, pelaku seni memerlukan hak cipta, sementara UMKM membutuhkan pendaftaran merek untuk meningkatkan daya saing.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkumham Sulteng menyampaikan beberapa fokus tindak lanjut:
1. Percepatan layanan dan digitalisasi KI.
2. Peningkatan pendampingan KI untuk UMKM dan sentra industri lokal.
3. Penguatan peran Sentra KI di perguruan tinggi.
4. Kolaborasi lintas instansi dalam kampanye sadar KI.
Rapat Monev ditutup dengan kesepakatan memperkuat koordinasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam arah yang sama: mendorong perlindungan karya, inovasi, dan kreativitas masyarakat.