NarasiPublik – Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dilaksanakan di Aula Hotel Soldadu, Bungku, Kabupaten Morowali, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh 143 peserta ini terdiri dari 10 camat, 7 lurah, dan 126 kepala desa se-Kabupaten Morowali. Sosialisasi ini menjadi bagian penting dari penguatan akses keadilan bagi masyarakat, sekaligus mempertegas posisi Morowali sebagai salah satu daerah yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum desa dan kelurahan di wilayahnya.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Sulteng atas inisiasi serta pendampingan intensif dalam pembentukan Posbankum. Ia mengimbau seluruh kepala desa dan lurah agar benar-benar memberdayakan keberadaan Posbankum sebagai sarana penyelesaian permasalahan hukum secara mediasi di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, program Posbankum merupakan wujud nyata penguatan reformasi hukum sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada poin ketujuh.
Tim narasumber dari Kanwil Kemenkum Sulteng dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang dinilai berhasil mendorong percepatan pembentukan Posbankum hingga tuntas. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan, yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program tersebut.
“Harapan kita ke depan, masyarakat benar-benar merasakan manfaat Posbankum sebagai ruang baru untuk mencari keadilan secara damai. Paralegal yang telah ditugaskan di desa dan kelurahan harus mampu menjalankan perannya sebagai mediator agar permasalahan hukum dapat diselesaikan tanpa harus selalu berujung ke proses pengadilan,” ujar Sopian.
Ditempat berbeda, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa capaian Kabupaten Morowali patut menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Posbankum adalah garda terdepan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat di tingkat paling bawah. Kami berharap keberadaan Posbankum di Morowali dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi yang lebih cepat, adil, dan bermartabat,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong penguatan peran paralegal desa sebagai ujung tombak pelayanan bantuan hukum di masyarakat. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Sulteng, diharapkan budaya hukum di Sulawesi Tengah dapat tumbuh semakin kokoh, sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali atas keberhasilannya mencapai 100 persen pembentukan Posbankum. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Morowali. Selain itu, dilakukan pula penyematan Pin Non Litigation Peacemaker (N.LP) kepada kepala desa yang lolos seleksi Peacemaker Justice Award tingkat Provinsi sebagai simbol penguatan peran juru damai di desa.
Materi sosialisasi disampaikan oleh tiga narasumber, yaitu “Posbankum Ruang Baru untuk Damai dan Adil” oleh Sopian, “Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021” oleh I Nyoman Sukamayasa, serta “Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011” oleh Patricia Cicilia Maria. Antusiasme peserta terlihat dari interaksi aktif dan diskusi yang berlangsung dinamis selama kegiatan.