Kemenkum Sulteng Harmonisasi Rancangan Perbup Poso tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa
NarasiPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat perannya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Poso tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah, Selasa (27/10/2026), di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta dihadiri Fandy Ryanto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bersama tim perancang dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Poso selaku unsur pemrakarsa.
Harmonisasi ini menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan yang disusun memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan, pengaturan mengenai pengelolaan asrama mahasiswa menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas milik pemerintah daerah, tata kelola pemanfaatan aset, serta dukungan terhadap kebutuhan tempat tinggal mahasiswa. Oleh karena itu, penyusunan regulasi perlu memperhatikan kejelasan norma, pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.
Melalui forum harmonisasi, tim perancang Kanwil Kemenkum Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten Poso melakukan pembahasan terhadap substansi rancangan untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan ketentuan yang memerlukan penyesuaian. Proses ini diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas asrama pemerintah daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara cermat, berkualitas, dan dapat dilaksanakan.
“Pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah harus berorientasi pada kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui harmonisasi, kami mendorong agar setiap rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, rumusan yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan nyata pemerintah daerah dan masyarakat,” tegas Hendrik.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum. Kolaborasi tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah secara profesional. Dengan harmonisasi yang optimal, Rancangan Peraturan Bupati Poso tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung pengelolaan asrama secara tertib dan berkelanjutan.
Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya produk hukum yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
