NarasiPublik – Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menghadiri
secara daring acara Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy
Hub yang digelar oleh Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum
(BSK Hukum) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Senin (15/9/2025).
Launching
Legal Policy Hub yang dibuka oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas,
S.H., M.H., dan Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA., menandai lahirnya
ruang komunikasi strategis dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif,
inklusif, dan berbasis bukti.
Sebagai
rangkaian acara, turut digelar Policy Talks Tematik I bertajuk “Penguatan
Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Diskusi menghadirkan pakar
dari Kemenkum, LAN, BRIN, dan Bapanas yang menyoroti rendahnya inovasi pangan,
dominannya ekspor produk mentah, serta perlunya riset dan regulasi yang lebih
terintegrasi.
Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan
bahwa kehadiran Legal Policy Hub menjadi momentum penting untuk menguatkan
sinergi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. “Forum ini bukan hanya ruang
dialog, tetapi juga wadah untuk menyatukan visi agar kebijakan hukum
benar-benar berdampak nyata, termasuk dalam isu strategis seperti inovasi
pangan,” ujarnya.
Lebih
lanjut, Rakhmat Renaldy menekankan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi
pangan lokal yang besar yang perlu didorong dengan kebijakan yang tepat.
“Dengan adanya Legal Policy Hub, kami optimistis produk lokal Sulawesi Tengah
dapat terlindungi secara hukum, bernilai tambah, dan mampu menjadi penopang
pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Partisipasi
Kanwil Kemenkum Sulteng dalam forum ini sejalan dengan semangat “Setahun
bekerja, bergerak-berdampak”, yang menegaskan komitmen untuk terus mendukung
agenda transformasi kebijakan hukum, sekaligus memastikan suara daerah ikut
berkontribusi dalam pembentukan kebijakan strategis di tingkat nasional.
